GUBENUR SOEKARWO DIMINTA TIDAK UTAMAKAN PERBEZAAN

GUBENUR SOEKARWO DIMINTA 

TIDAK UTAMAKAN PERBEZAAN

 Surabaya - Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan (FMKP) menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang menyetop bantuan untuk keluarga miskin bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan.

"Penghentian bantuan program jalan lain menuju kesejahteraan (Jalin Kesra)ini bentuk disikriminasi kepada nelayan atau masyarakat pesisir di kepulauan," kata Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Oki Lukito melalui rilis yang diterima detiksurabaya.com, Selasa (2/8/2011).

Oki mengatakan, banyak kendala yang dihadapi pada saat realisasi bantuan dari APBD tahun 2010 senilai sekitar Rp 7 miliar. Namun, ia menegaskan, bahwa kesalahan itu bukan pada masyarakat penerima bantuan, tapi kesalahan dari birokrasi yang memberikan bantuan perahu tidak layak.

Seperti bantuan 7 perahu bagi warga di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang, yang tenggelam tidak dapat digunakan melaut. Di Kepulauan Bawean Kabupaten Gresik mendapatkan 9 perahu bantuan dari Jalin Kesra yang tidak bisa mengapung dengan sempurna.

"Yang salah ini dari birokrasi, kenapa memberikan perahu yang harganya murah dan tidak layak melaut," tuturnya.

Ia menambahkan, selain bantuan perahu, juga ada permasalahan pada bantuan cadik/katir tambahan dari bambu untuk masyarakat Bawean dan hanya diletakkan di dalam gudang.

Pihaknya juga menyoroti bantuan jaring untuk warga Pulau Gili Bawean. Selain panjang jaring yang tidak sesuai standart, warga juga dimintai uang.

"Ada 7 nelayan di Pulau Gili yang merasa ditipu. Setiap orang yang mengambil jaring bantuan di kantor desa membayar Rp 300 ribu. Jaring itu juga panjangnya 3 meter, padahal standartnya 12 meter," terangnya.

Oki berharap Gubernur Soekarwo yang juga ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu bersungguh-sungguh memperhatikan masyarakat pesisir."Jangan hanya sekedar pencitraan saja," tegasnya.

"Kami juga meminta aparat berwewenang untuk memeriksa dugaan manipulasi dan penyelewengan bantuan Jalin Kesra tahun 2010, khususnya pengadaan perahu dan peralatan jaring," ujarnya.

Mereka juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS), Bapemas dan instasi terkait agar dalam penyajian data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Keakuratan hasil pendataan masyarakat miskin di pesisir dan pulau-pulau kecil, agar bantuan bisa tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan oleh penerima bantuan," jelasnya.-Surabaya.com